Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah mengungkapkan bahwa Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tengah memantau dampak serangan siber yang baru-baru ini menimpa PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyampaikan laporan kepada KSSK, yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mengenai situasi yang terjadi di dalam BSI. Dalam sebuah konferensi pers, Sri Mulyani menjelaskan bahwa OJK telah melaporkan situasi yang terjadi di BSI kepada forum KSSK.
Menteri Keuangan juga menegaskan bahwa saat ini OJK bekerja sama dengan manajemen BSI dalam memantau dampak dari serangan siber yang terjadi pada BSI minggu lalu. Upaya sedang dilakukan oleh berbagai pihak untuk membangun kembali kepercayaan nasabah terhadap BSI.
Sementara itu, Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, mengungkapkan bahwa BSI telah menemukan indikasi adanya serangan siber yang menyebabkan gangguan pada layanan BSI. Perseroan juga melakukan evaluasi dan penutupan sementara beberapa kanal untuk menjaga keamanan sistem.
Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) dan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) telah berkomitmen untuk memastikan keamanan layanan sistem pembayaran bagi masyarakat. Erwin Haryono, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, menyatakan bahwa layanan sistem pembayaran melalui BSI telah kembali normal setelah mengalami gangguan layanan minggu lalu. Bank Indonesia dan OJK selalu memastikan bahwa setiap Penyedia Jasa Pembayaran memenuhi standar keamanan sistem informasi, termasuk penggunaan sistem yang aman dan andal.
Dalam konteks ini, BSI telah berhasil memulihkan koneksi dengan Bank Indonesia di bawah asistensi bank sentral sebagai otoritas sistem pembayaran nasional. Layanan seperti BI Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), sistem kliring nasional BI, dan BI Fast telah beroperasi normal. Selain itu, berbagai layanan kanal pembayaran juga telah berfungsi dengan baik, sehingga BSI dapat kembali melayani kebutuhan masyarakat.
Bank Indonesia dan OJK mendorong Penyedia Jasa Pembayaran untuk terus meningkatkan ketahanan sistem informasi dan melakukan pemulihan layanan dengan cepat setelah terjadi gangguan yang berdampak pada konsumen.
Dengan kerja sama dan upaya bersama antara berbagai lembaga dan pihak terkait, diharapkan keamanan dan kepercayaan terhadap sistem keuangan dan layanan perbankan dapat dipulihkan dengan baik setelah serangan siber yang terjadi pada BSI.
